Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

13 1 10 Reformulasi Kewenangan Polri Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yurizal Primary Author mixed material 9786020839301 Malang Media Nusa Creative 2020 Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa Sunarso, Siswanto Primary Author mixed material 9795189409 Jakarta rineka cipta 2005 Dimensi Hukum Perikanan Dalam Perspektif Lingkungan Hidup : Implementasi, Kendala, Dan Solusi Wahidin, Samsul Primary Author mixed material 9786022299936 Yogyakarta Pradnya Paramita 2019 Kajian Hukum Tentang Pencemaran Limbah Rumah Tangga Di Sowi Distrik Manokwari Selatan Terhadap Masyarakat Dikaitkan Dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup WINDI DIAH SANJA. Pembimbing I PAULINA AINUSI. Pembimbing II SRI LESTARI. Primary Author mixed material Manokwari 2011 Tinjauan Yuridis Tentang Peran Kepala Distrik Dalam Mengelola Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Di Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari MUHAMMAD ASLAN KASIRAN. Pembimbing I MUHAMMAD IRIANSYAH TALAOHU. Pembimbing II Sudarsono. Primary Author mixed material Manokwari 2015 Undang-undang Lingkungan Hidup & AMDAL mixed material 9791510334 2006 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup mixed material 9786029440102 Bandung 2013 Bunga Rampai Pencegahan Dan Penegakan Hukum Atas pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Ir. Donny M. Mangitung, M.Sc., Ph. D. Primary Author mixed material 9786026036735 Jakarta Pusat 2018 KAjian Yuridis Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Kabupaten Manokwari mixed material Manokwari 2020 Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945: Meneguhkan Konstitusionalisme Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal: Kajian Konstitusional Terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami: Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakimam Indonesia: Ambivalensi Kedudukan Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden: Implementasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 Tentang Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan YAng Layak Bagi Kemanusiaan: Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan UUD 1945: Menakar Urgensi Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Sebagai Wujud Gagasan Konstitusional: Antara Harapan dan Kenyataan: Reformulasi Konstitusional Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Implikasi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Terhadap Fenomena HOAKS di Era Digital mixed material 20854862 Jakarta 2020